Kota-Kota di Sumatra : Enam Kisah Kewarganegaraan dan Demokrasi – Hikmat Budiman

Penulis: Sudiarto, Indriani Widiastuti, Radjimo Sastro Wijono, Muhammad Subhi, Kristina Viri, Firdaus
Editor: Hikmat Budiman
Penerbit: The Interseksi Foundation dan Hivos
Tahun Terbit: 2012
Tebal: 536 halaman
ISBN: 978-979-9999-23-8

Kondisi: Old Stock

Buku ini adalah seri pertama dari rangkaian narasi-narasi kecil yang ditulis setelah para sarjana yang dikirimkan oleh the Interseksi Foundation kembali dari lapangan, dalam program “sarjana Indonesia menulis Indonesia”. Dalam jangka panjang Interseksi membayangkan yang akan terbit bukan hanya naskah-naskah yang berpretensi akademis, tapi juga prosa-prosa atau tuturan visual yang mampu menghadirkan kisah-kisah yang lebih punya jiwa dan punya tenaga. Untuk kepentingan pengelolaan program, Interseksi menetapkan pembilahan zona yang sangat sederhana, yakni membagi geografi Indonesia ke dalam 6 (enam) area kerja: Sumatra, Jawa-Madura, Kalimantan, Sulawesi, Bali-Nusa Tenggara, dan Maluku-Papua. Pada tahap pertama Interseksi memulainya dari beberapa kota kecil di Sumatra,

Keenam kota yang menjadi lokasi penelitian ini dipilih berdasarkan pada beberapa patokan sederhana pula: pertama, ia bukan kota besar atau ibukota provinsi; kedua, secara kumulatif keenam kota yang dipilih harus merupakan kombinasi antara kota yang sekaligus mewakili bentuk administratif pemerintahan dan kota dalam pengertian kawasan urban yang kebetulan menjadi ibukota sebuah kabupaten; ketiga, ukuran fisik kota adalah justru yang secara tepat tergambarkan dalam istilah yang sekarang sudah tidak dipakai lagi, yakni kotamadya, yang berarti kota berukuran menengah.

Secara umum tema yang didiskusikan semua tulisan dalam buku ini adalah tentang dinamik kehidupan kolektif warga di masing-masing kota selama era demokratisasi dan otonomi daerah setelah kita lepas dari belenggu otoritarianisme. Terminologi yang digunakan adalah kewarganegaraan (citizenship), tapi ia tidak hanya dipahami dalam pengertian kewarganegaraan formal, dan bukan pula soal administrasi kependudukan belaka, melainkan lebih pada persoalan bagaimana kelompok-kelompok sosial yang ada pada satu konteks spasial tertentu secara bersama-sama mengembangkan dan memelihara kehidupan kolektif di dalam sebuah ruang yang mau atau tidak mau harus dibagi (shared space) antar-sesama warga di luar puak, nagari, agama, dan etnisnya masing-masing.